Prabowo Tegaskan Lanjutkan Program Makan Bergizi Gratis dalam Pidato Kenegaraan

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan tahunan serta membacakan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada Sidang DPR/MPR di Jakarta, Jumat (14/08).

Ini merupakan momen kedua Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan sejak menjabat presiden pada 2024.

Sidang di Senayan tersebut dihadiri para pejabat tinggi negara, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam pidatonya, Prabowo mengutarakan komitmennya untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat menuai kontroversi. Ia berujar, "tidak akan membiarkan stunting atau gizi buruk di Indonesia."

Menurut Prabowo, stunting masih dialami anak-anak Indonesia, dengan angka di beberapa tempat "setinggi 25%...

Satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting." Oleh karena itu, ia bertekad melanjutkan program MBG "dengan perbaikan. Dengan efisiensi."

Fakta menunjukkan, dari 27.469 unit SPPG di Indonesia, hanya 1% dapur MBG yang beroperasi di Provinsi Papua.

Sebagai perbandingan, jumlah SPPG di Pulau Jawa mencapai 53% dari total SPPG yang ada di seluruh Indonesia.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia melaporkan, kasus keracunan akibat MBG selama periode 2025 hingga Agustus 2026 mencapai 40.759 orang.

Kasus keracunan terbaru terjadi di Berastagi, Sumatra Utara, dan Kabupaten Jayapura, Papua, di mana ribuan pelajar dilarikan ke rumah sakit dalam tiga pekan terakhir.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut program MBG masih termasuk dalam anggaran pendidikan di APBN 2027, yang totalnya sebesar Rp820,9 triliun.

Angka ini naik dari anggaran pendidikan pada APBN 2026 sebesar Rp769 triliun.

Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli lalu telah meminta pembiayaan MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat untuk APBN 2028.

Selain itu, Prabowo mengklaim telah mendirikan 10.000 Koperasi Merah Putih (Kopdes), dengan 3.300 di antaranya telah beroperasi optimal.

Ia menargetkan jumlah Kopdes mencapai 30.000 unit pada akhir tahun nanti.

Prabowo menyatakan, "Untuk pertama kali, negara akan menguasai rantai pasok sendiri sehingga tidak bisa kita dipermainkan dengan saudagar yang akan mempermainkan pasar."

Nicky Fahrizal, peneliti dari Centre for Strategic and International Studies, menilai klaim ini "sukar dipercaya" karena ketidakjelasan orientasi dan transparansi program.

Menurut Nicky, minimnya transparansi memunculkan isu "koperasi menjadi sumber dana bagi penguasa," yang "akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap program-program strategis pemerintah, termasuk koperasi ini."