Kepala BGN Sudaryono Evaluasi Dapur MBG di Karo, Bakal Tiru Tes Kimia Polri

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menyusul keracunan ratusan siswa akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sudaryono mengatakan BGN akan mengadakan chemical test pada makanan MBG di setiap SPPG. Langkah ini diambil karena pemeriksaan organoleptik seperti bau, rasa, atau dicicipi tidak menunjukkan masalah sebelum makanan dikonsumsi.

"Ada, ada (evaluasi). Jadi keracunan ini bukan hanya misalnya dicek organoleptik dari bau, rasa, atau dicicipi, ya. Dari bau tidak ada masalah, dicicipi juga tidak ada persoalan, akhirnya dikonsumsi," kata Sudaryono di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Adopsi Metode Tes Kimia Polri

BGN sedang mempertimbangkan untuk meniru metode chemical test dari SPPG yang dikelola oleh Polri. Metode ini menggunakan test kit untuk mengecek keberadaan arsenik, basi, atau bahan berbahaya lainnya dalam makanan.

"Jadi ini sedang kami pertimbangkan untuk kemudian di setiap dapur nanti kita lakukan test kit. Jadi dites, diberi chemical untuk mengecek apakah ada arsenik, basi, atau bahan berbahaya lainnya," ucap Sudaryono.

Menurut Sudaryono, keberhasilan SPPG Polri yang menggunakan test kit telah mencegah kasus keracunan. Ia menegaskan BGN tidak ingin ada kasus keracunan lagi dan menargetkan nol kasus keracunan MBG.

"Kita belajar dari keberhasilan SPPG, beberapa SPPG-salah satunya yang dikelola oleh Bhayangkari dari Polri-menggunakan test kit dan sampai saat ini tidak ada satu pun kasus keracunan. Kita tidak ingin ada yang keracunan lagi," lanjutnya.

Penutupan SPPG dan Sanksi Pegawai

Sudaryono juga mengungkapkan BGN telah menutup 1.300 SPPG selama tiga minggu terakhir. Penutupan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya evaluasi dan peningkatan standar.

Ia menegaskan bahwa SPPG yang tidak dapat diperbaiki atau tidak memenuhi standar tinggi BGN akan ditutup. Bagi personel yang tidak mampu mengikuti standar, Sudaryono mengancam akan mencopot atau memecat status ASN PPPK-nya.

"Dari 27 ribu dapur, alhamdulillah sebagian besar bekerja dengan baik dan kita harus upayakan yang baik itu terus bertambah baik. Kita mengevaluasi bagi yang belum baik. Yang tidak bisa dievaluasi, tidak bisa diperbaiki, mohon maaf harus saya tutup. Bagi personel yang tidak bisa mengikuti standar tinggi yang saya punya, mohon maaf harus saya copot atau pecat status ASN PPPK-nya. Itu kira-kira," ucapnya.

"Saya tidak peduli SPPG itu milik siapa, saya tidak melihat itu, saya melihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen. Itu kira-kira," imbuhnya.

Kritik dari PDIP Terkait Pengawasan MBG

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik berulangnya kasus keracunan makanan program MBG di Sumatera Utara. Hasto menilai ini adalah indikasi kuat bahwa sistem pengawasan pemerintah tidak berjalan baik.

Ia juga menuding adanya pihak-pihak "pemburu rente" yang menurunkan kualitas makanan demi keuntungan finansial. Kritik tersebut disampaikan Hasto usai upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).

"Ini kan persoalan yang sejak awal terjadi. Ketika persoalan itu berulang-ulang, artinya kan sistem tidak bekerja. Kontrol tidak bekerja dan kemudian juga menunjukkan mengapa kualitasnya tidak baik? Karena di situ ada pemburu rente," kata Hasto.

Desakan Revisi dan Pendekatan Partisipatif

Melihat banyaknya korban siswa, Hasto mendesak pemerintah untuk segera merevisi dan mengevaluasi menyeluruh tata kelola serta mekanisme penyaluran program MBG. "Inilah yang kemudian harus dilakukan revisi secara total. Harus dilakukan suatu evaluasi secara menyeluruh, sudah terlalu banyak korban yang terjadi," lanjutnya.

Hasto menjelaskan PDIP memiliki konsep penanganan gizi rakyat yang teruji melalui pendekatan partisipatif. Ia mencontohkan keberhasilan kebijakan pemenuhan gizi di Surabaya oleh Tri Rismaharini, di Bantul oleh Idham Samawi, dan di Banyuwangi oleh Abdullah Azwar Anas.

"PDI Perjuangan memiliki konsep bagaimana untuk membantu kebutuhan gizi bagi rakyat. Langkah-langkah yang partisipatif melibatkan rakyat. Jadi jangan anggap bahwa program pemberian makanan bergizi itu sebagai satu yang top-down," jelas Hasto. Ia menyarankan pemerintah pusat cukup menjadi penjamin dan pengawas kualitas, sementara eksekusi diserahkan kepada masyarakat dan UMKM lokal.